Jakarta, 20 Oktober 2025—Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta, Bayu Meghantara, bersama perwakilan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta menerima kunjungan kerja Tim Sekretariat Bersama Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), pada Senin (20/10). Kunjungan ini dilakukan dalam rangka monitoring dan evaluasi terpadu (monev terpadu) penerapan SPM di Provinsi DKI Jakarta, dengan fokus utama pada penerapan standar pelayanan darurat di lingkungan Gulkarmat, khususnya terkait kecepatan waktu tanggap (response time).

Kegiatan ini merupakan bagian dari program pembinaan penerapan SPM di seluruh provinsi dan kabupaten/kota pada tahun anggaran 2025. Tim Kemendagri melakukan penilaian secara langsung terhadap capaian pelaksanaan SPM di daerah melalui pertemuan koordinasi dengan Tim Penerapan SPM Provinsi DKI Jakarta dan kunjungan lapangan ke sejumlah perangkat daerah, termasuk Gulkarmat yang menjadi garda terdepan dalam layanan darurat.

Dalam kesempatan tersebut, Dinas Gulkarmat DKI Jakarta memaparkan enam indikator mutu layanan darurat yang menjadi acuan nasional, yaitu waktu tanggap maksimal 15 menit, pemenuhan SOP penanganan kebakaran dan evakuasi, sarana dan prasarana pemadam yang memadai, peningkatan kapasitas SDM, serta pelayanan bagi warga terdampak kebakaran. Dari enam indikator tersebut, Tim Kemendagri memberikan perhatian khusus pada empat aspek utama: kecepatan respons, pelaksanaan SOP, kesiapan sarana dan prasarana, serta kualitas sumber daya manusia.

Bayu Meghantara juga mengajak rombongan Kemendagri untuk menyaksikan simulasi tanggap darurat yang menampilkan seluruh alur operasional, mulai dari penerimaan laporan hingga penanganan di lokasi kejadian. Dalam simulasi tersebut, petugas menunjukkan kecepatan, ketepatan, dan koordinasi sesuai dengan standar nasional, termasuk capaian waktu tanggap 15 menit.

Kepala Dinas Gulkarmat DKI Jakarta, Bayu Meghantara, menegaskan bahwa peningkatan response time menjadi komitmen nyata jajarannya dalam menjaga kualitas layanan darurat bagi masyarakat. “Kami bekerja sama dengan Dinas Perhubungan untuk memanfaatkan Intelligent Traffic Control System (ITCS). Pada tahun 2025 ini, kami juga menambah lima pos baru dengan tujuan mempercepat waktu tanggap petugas,” ujarnya.

Kegiatan monev terpadu ini menjadi bagian penting dari upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menjaga dan meningkatkan mutu layanan publik. Melalui validasi ketat dari Kemendagri, Pemprov DKI berkomitmen memastikan seluruh perangkat daerah, terutama di sektor layanan darurat seperti Gulkarmat, tetap siaga, responsif, dan mampu memberikan perlindungan terbaik bagi masyarakat ibu kota. (IR/ZA)