Jakarta, 20 Oktober 2025—Dalam rangka pemantauan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Provinsi DKI Jakarta, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) SPM suburusan kebakaran, pada Senin (20/10).

Kepala Dinas Gulkarmat DKI Jakarta, Bayu Meghantara, bersama perwakilan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta menerima langsung kunjungan kerja Tim Sekretariat Bersama Penerapan SPM Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri. Kunjungan ini bertujuan untuk melakukan monev terpadu terhadap penerapan SPM di Provinsi DKI Jakarta, dengan fokus utama pada penerapan standar pelayanan darurat di lingkungan Gulkarmat, khususnya terkait kecepatan waktu tanggap (response time).

Kegiatan ini merupakan bagian dari program pembinaan penerapan SPM di seluruh provinsi dan kabupaten/kota pada tahun anggaran 2025. Tim Kemendagri melakukan penilaian langsung terhadap capaian pelaksanaan SPM di daerah melalui pertemuan koordinasi dengan Tim Penerapan SPM Provinsi DKI Jakarta, serta kunjungan lapangan ke sejumlah perangkat daerah, termasuk Gulkarmat yang menjadi garda terdepan dalam layanan darurat kebakaran dan penyelamatan.

Dalam kesempatan tersebut, Dinas Gulkarmat DKI Jakarta memaparkan enam indikator mutu layanan darurat yang menjadi acuan nasional, yaitu: waktu tanggap maksimal 15 menit, pemenuhan Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan kebakaran dan evakuasi, ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pelayanan bagi warga terdampak kebakaran. Dari keenam indikator tersebut, Tim Kemendagri memberikan perhatian khusus pada empat aspek utama, yaitu kecepatan respons, pelaksanaan SOP, kesiapan sarana dan prasarana, serta kualitas sumber daya manusia.

Dalam kegiatan tersebut, Bayu Meghantara turut mengajak rombongan Kemendagri menyaksikan simulasi tanggap darurat yang menampilkan seluruh alur operasional penanganan kejadian, mulai dari penerimaan laporan hingga penanganan di lokasi. Melalui simulasi ini, petugas memperlihatkan kecepatan, ketepatan, dan koordinasi sesuai dengan standar nasional, termasuk capaian waktu tanggap maksimal 15 menit.

Bayu Meghantara menegaskan bahwa peningkatan kecepatan waktu tanggap merupakan bentuk komitmen nyata jajarannya dalam menjaga kualitas layanan darurat bagi masyarakat. “Kami bekerja sama dengan Dinas Perhubungan untuk memanfaatkan Intelligent Traffic Control System (ITCS). Pada tahun 2025 ini, kami juga menambah lima pos baru dengan tujuan mempercepat waktu tanggap petugas,” ujarnya.

Kegiatan monev terpadu ini menjadi bagian penting dari upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menjaga dan meningkatkan mutu layanan publik. Melalui validasi ketat dari Kemendagri, Pemprov DKI berkomitmen memastikan seluruh perangkat daerah, khususnya di sektor layanan darurat seperti Gulkarmat, tetap siaga, responsif, dan mampu memberikan perlindungan terbaik bagi masyarakat ibu kota. (MC/ZA)